SeRiau - BATAM- Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, dengan cara mengganti tanaman tua atau tidak produktif dengan bibit baru yang lebih berkualitas. Melihat hal itu, Bank Riau Kepri Syariah membuka peluang yang besar untuk petani atau lembaga pekebun di wilayah Riau untuk mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit.

Direktur Dana dan Jasa, MA Suharto menyebutkan BRK Syariah pada tahun 2023 sudah menyalurkan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) kepada 1074 Pekebun/Petani dengan total dana sebesar Rp70,3 Miliar. Di Tahun 2024 sampai dengan bulan April ini BRK Syariah sudah menyalurkan Dana PPKS kepada 353 pekebun/petani dengan total dana sebesar Rp23,6 Miliar.

"BRK Syariah menggandeng Dinas Perkebunan Provinsi Riau serta Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota untuk melihat potensi program PSR di daerah masing-masing," kata Suharto membuka acara sosialisasi penyaluran dan peremajaan perkebunan kelapa sawit di Ruang Pertemuan Hotel I Baloi, Batam, Selasa (7/5/2024).

Masih kata Suharto, BRK Syariah juga memiliki produk pembiayaan dana lanjutan atau pendamping seperti pembiayaan agribisnis replanting sawit dengan total  sampai dengan Maret 2024 yakni sebesar Rp 260 M yang disalurkan kepada 4.098 nasabah.

"Kami optimistis bahwa potensi sektor perkebunan dapat menjadi tumpuan peningkatan kesejahteraan warga dan kemajuan desa, karena ini menjadi salah satu tulang punggung bagi perekonomian di Provinsi Riau. BRK Syariah sebagai Bank Milik Daerah akan memudahkan petani melakukan peremajaan kelapa sawit melalui program penyaluran pembiayaan," kata Suharto.

Dalam program ini, kata Suharto, tantangan yang dihadapi oleh para petani sawit tidaklah sedikit, salah satu tantangan terbesar adalah dalam hal peremajaan sawit.

"Melalui BPDP-KS, kita memiliki kesempatan untuk mengatasi tantangan tersebut, melalui program-program kolaborasi dari BPDP-KS, Dinas perkebunan dan BRK Syariah yang nantinya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk memperbaiki lingkungan dan menjaga keberlangsungan kelapa sawit di Provinsi Riau," tutur Suharto lagi.

Dalam acara sosialisasi itu, sebanyak 12 Branch Manager BRK Syariah wilayah Riau beserta beserta Kepala Dinas Perkebunannya yang hadir melakukan diskusi terkait kendala yang ditemukan di lapangan terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini dengan dua narasumber yaitu Pimpinan Penghimpunan Dana BPDP-KS, Munir dan Kepala Bidang Produksi Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti.

Beberapa kendala proses pengusulan program PSR yang biasa terjadi yaitu persyaratan pengusulan PSR yang sulit untuk dipenuhi misalnya surat bebas HGU dan lahan kawasan hutan, belum ada norma waktu dalam verifikasi baik onsite maupun ondesk yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.

Selanjutnya penundaan mengikuti pengusulan program PSR dikarenakan isu perubahan besaran dana PSR menjadi Rp60 juta per hektare dan SDM yang kurang memadai dari pihak lembaga pekebun untuk mengajukan pengusulan program PSR.

"Terkadang lembaga pekebun ini malu bertanya, ini peran Dinas Perkebunan untuk mengedukasi pekebun tentang program ini. Melakukan kordinasi yang intensif kepada pekebun tentang teknis program PSR ini," kata Pimpinan Penghimpunan Dana BPDP-KS, Munir menambahkan.

Demikian pula disampaikan Kepala Bidang Produksi Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti di akhir acara. Ia sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan BRK Syariah terhadap program PSR ini.

"Melalui jalur kemitraan ini, diharapkan banyak menggunakan BRK Syariah. Karena BRK Syariah merupakan bank daerah yang harus kita prioritaskan. Program PSR pola kemitraan ini, menghasilkan perkembangan ekonomi yang signifikan," kata Vera.

Menurutnya, perusahaan telah melakukan upaya-upaya yang sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit nasional.

Ia mengajak kepada semua pihak untuk membangkitkan program PSR dan perbaikan tata kelola sawit. Diharapkan, sawit Riau yang berkelanjutan akan terwujud melalui sinergi multipihak, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing kelapa sawit.

"Bagaimana caranya jemput bola, lakukan kordinasi dengan pusat. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi salah satu penyemangat kita semua untuk menjalankan program PSR ini. Tidak ada kepentingan aneh-aneh di sini, mari kita berbuat dengan optimal untuk masyarakat," tutup Vera.

Acara yang digagas Divisi MKM ini juga dihadiri oleh Pemimpin Divisi MKM BRK Syariah M Jazuli, Pemimpin Divisi MSDI yang diwakilkan Pemimpin Bagian Corporate Learning Center, Tengku Rahman beserta Staf  dan Tim Leader BRK Syariah Wilayah Provinsi Riau.(**/rls)